BAB IX
MANAJEMEN SEKOLAH
1.
SUB POKOK BAHASAN
1. Pengertian Manajemen Sekolah
2. Tujuan Manajemen Sekolah
3. Fungsi Manajemen Sekolah
4. Prinsip-Prinsip Manajemen Sekolah
5. Ruang Lingkup Manajemen Sekolah
6. Istilah Istilah Yang Berkaitan
Dengan Manajemen Sekolah
7. Manajemen Berbasis Sekolah
2.
TUJUAN
Berdasarkan materi yang disampaikan
:
1. Mahasiswa diharuskan dapat
mengetahui pengertian manajemen sekolah
2. Mahasiswa diharuskan dapat
menjelaskan tujuan manajemen sekolah.
3. Mahasiswa diharuskan menyimpulkan
fungsi manajemen sekolah
4. Mahasiswa diharuskan dapat
mengetahui prinsip-prinsip manajemen sekolah.
5. Mahasiswa diharuskan dapat menjelaskan
ruang lingkup manajemen sekolah.
6. Mahasiswa diharuskan dapat
mengetahui istilah istilah yang berkaitan dengan manajemen sekolah.
7. Mahasiswa diharuskan dapat
menjelaskan manajemen berbasis sekolah.
3.
PEMBAHASAN
1.
Pengertian Manajemen Sekolah.
Menurut Stoner Manajemen secara umum yang dikutip oleh T.
Hani Handoko (1995) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan
sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang
telah ditetapkan.
Sedangkan dalam konteks sekolah yaitu Manajemen sekolah
menurut buku manajamen sekolah sebenarnya merupakan aplikasi ilmu manajemen
dalam bidang persekolahan. Ketika istilah manajemen diterapkan dalam bidang pemerintahan
akan menjadi manajemen pemerintahan, dalam bidang pendidikan menjadi manajemen
pendidikan, begitu seterusnya.
Sedangkan menurut
James Jr. manajemen sekolah adalah proses pendayagunaan sumber-sumber
manusiawi bagi penyelenggara sekolah secara efektif. Sedangkan dalam konteks
pendidikan ada juga manajemen pendidikan.
Menurut Ali Imron manajemen pendidikan adalah proses
penataan kelembagaan pendidikan, dengan melibatkan sumber potensial baik yang
bersifat manusia maupun yang bersifat non manusia guna mencapai tujuan
pendidikan secara efektif dan efisien.
Pada hakekatnya istilah manajemen pendidikan dan manajemen
sekolah mempunyai pengertian dan maksud yang sama. Keduanya susah untuk
dibedakan karena sering dipakai secara bergantian dalam pengertian yang sama.
Apa yang menjadi bidang manajemen pendidikan adalah juga merupakan bidang
manajemen sekolah. Demikian pula proses kerjanya ditempuh melalui fungsi-fungsi
yang sama, yang diturunkan dari teori administrasi dan manajemen pada umumnya.
2.
Tujuan Manajemen Sekolah.
Tujuan
Manajemen Sekolah menurut Sagala (2007) adalah mewujudkan tata kerja yang lebih
baik dalam empat hal.
1. meningkatnya efesiensi penggunaan sumber daya
dan penugasan staf.
2. meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga
kependidikan di sekolah.
3. munculnya gagasan-gagasan baru dalam
implementasi kurikulum, penggunaan teknologipembelajaran, dan pemanfaatan sumber-sumber
belajar.
4. meningkatnya mutu partisipasi masyarakat dan
stakeholder.
Tujuan utama penerapan Manajemen Sekolah pada intinya
adalah untuk penyeimbangan struktur kewenangan antara sekolah, pemerintah
daerah pelaksanaan proses dan pusat sehingga manajemen menjadi lebih efisien.
Kewenangan terhadap pembelajaran di serahkan kepada unit yang paling dekat
dengan pelaksanaan proses pembelajaran itu sendiri yaitu sekolah.
Disamping itu untuk memberdayakan sekolah agar sekolah
dapat melayani masyarakat secara maksimal sesuai dengan keinginan masyarakat
tersebut. Tujuan penerapan Manajemen sekolah adalah untuk memandirikan atau
memberdayakan sekolah melalui kewenangan kepada sekolah dan mendorong sekolah
untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif.
Lebih rincinya Manajemen sekolah bertujuan untuk:
1. Meningkatkan
mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan
memberdayakan sumber daya yang tersedia.
2. Meningkatkan
kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan
melalui pengambilan keputusan bersama.
3. Meningkatkan
tanggung jawab sekolah kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu
sekolahnya.
4. Meningkatkan
kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.
3.
Fungsi-fungsi
Manajemen Sekolah.
Menurut Percy E. Burrup fungsi-fungsi
manajemen pendidikan di sekolah adalah:
1. Merencanakan cara dan
langkah-langkah mewujudkan tujuan program sekolah.
2. Mengalokasikan baik sumber daya
maupun kegiatan mengajar sehingga masig-masing tahu tugas dan tanggung jawab.
3. Memotifasi dan menstimulir kegiatan
staf pengajar sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan
sebaik-baiknya.
4. Mengkoordinir kegiatan anggota staf
pengajar dan setiap satuan tugas di sekolah sehingga tenaga dapat digunakan
seefektif mungkin.
5. Menilai efektifitas program dan
pelaksanaan tugas pengajaran dan tujuan-tujuan sekolah yang ditentukan sudah
tercapai apa belum. Dan menilai pertumbuhan kemampuan mengajar tiap guru.
Fungsi manajemen sekolah dilihat dari bentuk
masalahnya terdiri dari bidang-bidang substansi dari manajemen sekolah. Masalah-masalah yang merupakan
bidang dari manajemen sekolah terdiri dari:
a. Bidang
pengajaran atau lebih luas disebut kurikulum.
b. Bidang
kesiswaan.
c. Bidang
personalia.
d. Bidang
keuangan.
e. Bidang
sarana.
f. Bidang
prasarana.
g. Bidang
hubungan sekolah dengan masyarakat (humas)
Fungsi manajemen sekolah dilihat dari akivitas atau
kegiatan manajemen, meliputi:
a. Kegiatan
manajerial yang dilakukan oleh para pimpinan. Kegiatan manajerial meliputi:1) Perencanaan,
2) Pengorganisasian, 3) Pengarahan, 4) Pengkoordinasian, 5) Pengawasan, 6) Penilaian, 7) Pelaporan,
dan8) Penentuan
anggaran.
b. Kegiatan
yang bersifat operatif, yakni kegiatan yang dilakukan oleh para pelaksana.
Kegiatan ini berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan. Artinya, bagaimanapun
baiknya kegiatan manajerial (seperti perencanaan) tanpa didukung oleh
pelaksanaan pekerjaan yang elah direncanakan tersebut, mustahil tujuan
organisasi dapat dicapai dengan baik. Fungsi operatif ini meliputi
pekerjaan-pekerjaan: 1) Ketatausahaan, 2) Perbekalan, 3) Kepegawaian, 4) Keuangan
dan 5) Humas.
Pelaksanaan
manajemen sekolah yang efektif dan efisien menuntut dilaksanakan beberapa
fungsi manajemen tersebut secara terpadu dan terintegrasi dalam pengelolaan
bidang-bidang manajemen pendidikan.
Jadi
melalui penerapan fungsi manajemen sekolah yang efektif dan efisien diharapkan
dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara
keseluruhan.
4.
Prinsip-prinsip Manajemen Sekolah.
Yang dimaksud
dengan prinsip (dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, 1990) adalah dasar, azaz
(kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak). Prinsip dalam tulisan
ini landasan-landasan yang dijadikan dasar dalam dalam melaksanakan fungsi atau
pekerjaan-pekerjaan manakeman sekolah. Dalam pengelolaan sekolah agar dapat
mencapai tujuan sekolah dengan baik, maka perlu mendasarkan pada prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut:
a. Prinsip
efisiensi yakni dengan penggunaan modal yang sedikit dapat menhasilkan hasil
yang optimal.
b. Prinsip
efektivitas, yakni ketercapaian sasaran sesuai tujuan yang diharapkan
c. Prinsip
pengelolaan, yakni seorang manajer harus melakukan pengelolaan sumber-sumber
daya yang ada
d. Prinsip
pengutamaan tugas pengelolaan, yakni seorang manajer harus mengutamakan
tugas-tugas pokoknya. Tugas-tugas yang bersifat operatif hendaknya dilimpahkan
pada orang lain secara proposional .manakala seorang manajer telah melimpahkan
tugas kepada orang lain, tanggung jawab tetap ada pada pimpinan.
e. Prinsip
kerjasama, yakni seorang manajer hendaknya dapat membangun kerjasama yang baik
secara horizontal
f. Prinsip
kepemimpinan yang efekif, yakni bagaimana seorang manajer dapat memberi
pengaruh, ajakan pada orang lain untuk tujuan bersama.
5.
Ruang
Lingkup Manajemen Sekolah.
Yang dimaksud dengan ruang lingkup dalam tulisan ini
adalah luasnya bidang manajemen sekolah. Pada awal telah disebutkan bahwa
dilihat dari wujud permasalahannya manajemen sekolah secara substansial
meliputi beberapa bidang antara lain:
a. Bidang
kurikulum (pengajaran)
b. Bidang
kesiswaan
c. Bidang
personalia yang mencakup tenaga edukatif dan tenaga administrasi
d. Bidang
sarana yang mencakup segala hal yang menunjang secara langsung pada pencapaian
tujuan
e. Bidang
prasarana, mencakup segala hal yang menunjang secara tidak langsung pada
pencapaian tujuan
f. Bidang
hubungan dengan masyarakat, berkaitan langsung dengan bagaimana sekolah dapat
menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar.
Semua bidang manajemen sekolah ini harus dikelola
dengan memperhatikan aktivitas-aktivitas manajerial dan didukung oleh aktivitas
pelaksana. Dengan demikian akan terjadi sinergi dalam pencapaian tujuan
sekolah.
6. Istilah-Istilah Yang Berkaitan
Dengan Manajemen.
Sebagaimana dikemukakan pada sub bab sebelumnya, istilah
manajemen disamakan secara substansial dengan istilah administrasi. Manakala
kita membahas administrasi maka di dalamnya ada aktivitas manajemen, ada
aktivitas organisasi, ada aktivitas kepemimpinan, dan inti dari semuanya adalah
pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan tersebut haruslah manusiawi.
Artinya, bahwa bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan harus dapat diterima
oleh manusia pada umumnya. Yakni, manusia yang memiliki kekuaan, kelemahan,
manusia sebagai makhluk sosial sekaligus yang juga memiliki kepentingan
individu dan seterusnya.
7.
Manajemen
Berbasis Sekolah
Latar
belakang munculnya MBS pertama kali di Negara Amerika, dimana masyarakat
merasakan kurangnya relevansi dan hubungan hasil pendidikan dengan tuntutan
kebutuhan. Hal tersebut diakibatkan kinerja sekolah tidak sesuai dengan
tuntutan yang diperlukan siswa untuk terjun ke dunia kerja, sekolah dianggap
tidak mampu memberikan hasil dalam konteks kehidupan ekonomi kompetitif secara
global. Hal tersebut diindikasikan dengan prestasi siswa dalam mata pelajaran
tertentu (Matematika dan sains) yang belum memuaskan.
Berdasarkan hal tersebut pemerintah
mengantisipasi untuk melakukan upaya perubahan manajemen sekolah. Upaya yang
dilakukan adalah membangun suatu sistem persekolahan yang mampu memberikan
kemampuan dasar (basic skill) bagi siswa. Sehingga muncullah suatu konsep
pengelolaan sekolah melalui konsep MBS (School Based Management).
MBS dapat diartikan sebagai pengalihan dalam
pengambilan keputusan dari tingkat pusat sampai ke tingkat sekolah. Maksudnya
Sekolah diberikan kewenangan (Otonomi) untuk pengambilan keputusan dalam
pemberdayaan sumber-sumber sehingga sekolah mampu secara mandiri menggali,
mengalokasikan , menentukan prioritas, memanfaatkan, mengendalikan dan
mempertangungjawabkan kepada setiap yang berkepentingan (stakeholder).
MBS pada prinsipnya menempatkan kewenangan
yang bertumpu kepada sekolah dan masyarakat, menghindarkan format sentralisasi
dan birokratisasi yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi manajemen sekolah.
Susan Albers Mohrman, dkk, memandang MBS
sebagai suatu pendekatan politik untuk me-redisain dan memodifikasi struktur
pemerintahan dengan memindahkan otoritas pusat ke sekolah, memindahkan
keputusan pemerintah pusat ke lokal stakeholder dengan mempertaruhkan
pemberdayaan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Hal
tersebut sejalan dengan jiwa dan semangat desentralisasi dan otonomi di sektor
pendidikan.
Keuntungan yang diperoleh sekolah dengan
adanya MBS adalah :
a. Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada
siswa, orang tua, dan guru.
b. Memanfaatkan sumber daya lokal
c. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik (kehadiran, hasil
belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim
sekolah).
d.
Adanya perhatian bersama untuk
mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang
sekolah, perubahan perencanaan.
Aspek-aspek yang dapat menciptakan
efektivitas program MBS dalam meningkatkan kinerja sekolah menurut Mohrman
(1992) adalah aspek :
a. Kemampuan/pengetahuan
b.
Informasi
c.
Imbalan yang memadai
MBS bertujuan agar otonomi sekolah dan
partisipasi masyarakat (local stakeholder) mempunyai keterlibatan tinggi.
Artinya dapat memberikan kerangka dasar bahwa setiap unsur akan dapat berperan
dalam meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan kesempatan pendidikan.
MBS memberikan peluang kepada guru dan
Kepala Sekolah mengelola sekolah menjadi lebih efektif karena adanya
partisipasi dan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang tinggi dalam membuat
keputusan. Pengelola sekolah akan mempunyai kendali dan akuntabilitas terhadap
lingkungan sekolah. Pengelola pendidikan tingkat pusat dan dasar hanya berperan
dalam melayani kebutuhan sekolah. MBS akan menciptakan berbagi kekuasaan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta sekolah yang memerlukan penataan
secara hati-hati yang dilandasi semnagat kerjasama dan konsisten dalam
kewajiban, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing. Dalam konsep MBS
pemerintah pusat berkewajiban dalam merumuskan cita-cita dan strategi nasional
pendidikan, kurikulum nasional, publikasi buku-buku pelajaran tertentu,
pertanggungjawaban dalam mutu edukatif. Sedangkan pemerintah daerah
berkewajiban menyelenggarakan pembinaan SDM (guru dan Kepela sekolah), mengatur
rekruitmen, pengangkatan dan penempatan, pengembangan karier, pemindahan,
kenaikan pangkat, dan pemberhentian guru. Sekolah berkewajiban untuk mengatur
jam pelajaran, dikelas mana pelajaran diberikan atau tidak dalam mengelola
kurikulum nasional, tolak ukur apa yang digunakan untuk menilai pencapaian
kurikulum, keleluasaan dalam mengelola sumber daya sekolah dan dalam
menyertakan masyarakat dalam meningkatkan kinerja sekolah. Asumsi dasar MBS :
1) MBS memandang sekolah sebagai suatu lembaga yang harus dikembangkan.
Dan sekolah dipandang sebagai suatu lembaga layanan jasa pendidikan dimana
kepala sekolah sebagai manajer pendidikan yang dituntut untuk bertanggungjawab
atas seluruh komponen sekolah, dan harus berupaya meningktakn mutu pelayanan
dan mutu hasil belajar yang berorientasi kepada pemakai, baik inetrnal (siswa)
atau eksternal (masyarakat), pemerintah maupun lembaga industri dan dunia kerja
(stakeholder). Dalam konsep MBS harus memperhatikan aspek-aspek mutu yang harus
dikendalikan secara komprehensif yaitu :1) karakteristik mutu pendidikan
(input, proses, output);2) pembiayaan;3) metode atau sistem penyampaian
bahan/materi pelajaran;4) pelayanan kepada siswa dan orang tua.masyarakat.
2)
MBS dapat efektif diterapkan
jika di dukung oleh sistem berbagi kekuasaan antara pemerintah pusat, Pemda
dalam pengelolaan sekolah. (dalam hal ini aturan-aturan dalam manajemen
pendidikan perlu ditinjau kembali). Agar hasil outputnya baik, maka (dalam
konsep MBS) sekolah dipandang sebagai suatu unit manajemen yang utuh dan
memerlukan perlakuan khusus dalam upaya pengembangannya. Dimana perlakuan
khusus tersebut akan berbeda untuk setiap sekolah. Hal inilah yang melandasi
keyakinan bahwa pengambilan keputusan dalam merancang dan mengelola pendidikan
seharusnya dilakukan di tingkat sekolah.
Prinsip-prinsip Dasar Dalam MBS, konsep yang
diterapkan adalah konsep otonomi yang merupakan tindakan desentralisasi yang
dilakukan oleh lembaga yang lebih tinggi ke tingkat bawah, merupakan proses
pendelegasian kekuasaan mulai dari tingkat nasional (pusat) sampai dengan
tingkat sekolah, bahkan sampai di tingkat kelas (guru kelas). MBS menuntut
kesiapan pengelola di berbagai level untuk melakukan perannya sesuai dengan
kewajiban, kewenangan, dan tanggungjawabnya.
MBS akan efektif diterapkan jika para
pengelola pendidikan mampu melibatkan stakeholder terutama peningkatan peran
serta masyarakat dalam menentukan kewenangan, pengadministrasian, dan inovasi
kurikulum yang dilakukan oleh masing- masing sekolah. Inovasi kurikulum lebih
menekankan kepada peningkatan kualitas dan keadilan (equitas), pemerataan
(equalitas) bagi semua siswa yang didasarkan atas kebutuhan peserta didik dan
masyarakat lingkungannya. MBS merupakan strategi yang efektif dalam
meningkatkan kinerja unggul sekolah yang didukung oleh anggaran, SDM, dan
kurikulum atau pengajaran yang memadai.
Syarat yang harus ditempuh dalam
melaksanakan MBS adalah :
a.
adanya kebutuhan untuk berubah atau inovasi
b.
adanya redesign organisasi pendidikan
c. proses perubahan sebagai proses belajar
Dimana hal tersebut harus dilakukan secara sadar.
Berdasarkan hasil studi, kegagalan MBS
disebabkan oleh :
1. Terlalu sering MBS diberlakukan sebagai suatu inovasi yang terpisah
dari konteks kurikulum dan pengajaran
2. Mengembangkan sistem pembuatan keputusan berdasarkan tempat dengan
menciptakan peran baru bagi pengelola/staf
3. Perbaikan sistem evaluasi belajar.
Stakeholder
merasa bingung terhadap keputusan yang diharapkan oleh siswa dan masyarakat.
Strategi penerapan konsep MBS membuat BPPN dan Bank Dunia dalam jangka panjang
harus memfungsikan sekolah dengan fokus kepada kemampuan dalamhal :
1. Menyusun rencana sekolah dan rencana anggaran
2. Mengelola sekolah berdasarkan Rencana Sekolah dan
Rencana Anggaran
3. Memfungsikan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah
Dalam
lingkup sekolah strategi MBS dilakukandengan mempertimbangkan komplesitas permasalahan
persekolah di Indonesia. Dalam penerapannya dengan mempertimbangkan prioritas
waktu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan memperhatikan
aspek-aspek :
1.
Partisipasi masyarakat
2.
Ketenagaan, (Kepala Sekolah dan Guru)
3. Keuangan
yang mencakup Rutin, Proyek Block Grant, BP3 dan lain-lain
4. Kurikulum, Materi dan Penilaian, Buku, Alat, Sarana yang
diperlukan.
Keempat unsur tersebut perlu disiapkan, dirancang dikelola dan
dikendalikan secara efektif dan efisien. Tahap Implementasi MBS Secara garis
besar pentahapan tersebut dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu :
1. Tahap sosialisasi
Mencakup ide dasar MBS
pada jajaran Depdiknas dan stakeholder, kejelasan karir dan kebijakan yang
menjadi wewenang pusat, daerah dan sekolah. Perubahan pola hubungan
sub-ordinasi, perubahan sikap dan perilaku baik pimpinan jajaran birokrasi
maupun masyarakat, deregulasi aturan, dan transparansi serta akuntabilitas.
2. Tahap Piloting (Uji Coba)
Efektivitas uji coba
memerlukan persyaratan dasar yaitu :
a.
Akseptibilitas : dapat diterima oleh masyarakat
b.
Akuntabilitas : dapat dipertanggungjawabkan
c.
Replikabilitas : dapat dicontoh oleh sekolah lain
d. Sustainabilitas : program MBS dapat terus dikembangkan meskipun
tahap uji coba selesai
3. Tahap desiminasi (Kondisi Wilayah yang berbeda)
Sangat ditentukan oleh
efektivitas pelaksanaan oleh anggaran yang cukup memadai, fasilitas dan
keuangan dari pemerintah terutama bagi daerah dan sekolah yang kurang mampu.
Indikator keberhasilan MBS
1.
Pemberian otonomi yang luas kepada sekolah.
2.
Partisipasi masyarakat dan orang tua siswa yang tinggi
3. Kepemimpinan sekolah yang demokratis dan professional
4.
Adanya “team-work” yang tinggi dan profesional
D.
BAHAN DISKUSI
1.
Jelaskan
hakikat manajemen kelas dan manajemen sekolah!
2.
Fungsi manajemen sekolah dilihat
dari bentuk masalahnya terdiri dari bidang-bidang substansi dari manajemen sekolah, jelaskan masalah-masalah manajemen sekolah tersebut!
3.
Bagaimanakah pelaksanaan manajemen berbasis sekolah agar efektif dan efisien?
4.
Hambatan apa
saja yang ditemui pada saat pelaksanaan manajemen berbasis sekolah?
E.
DAFTAR PUSTAKA
Sutomo dkk, 2012. Manajemen
sekolah. Universitas Negeri Semarang Press.
Jakarta
0 komentar:
Posting Komentar